Soal Keberpihakan, Bang Teguh Ingin Bentuk Big Government Seperti Obama

Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Teguh Santosa kembali menegaskan komitmennya untuk menjadikan Ibukota sebagai 'centre of excellence' yang adil dan manusiawi tanpa diskriminasi. Dia juga berjanji Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan perhatian khusus pada masyarakat kelas bawah.

Penegasan itu disampaikan saat mengembalikan berkas formulir pendaftaran sebagai calon Gubernur DKI Jakarta di kantor DPW PKB, Jalan Murtadi, Jakarta Pusat (Rabu, 27/4).

Kedatangan wartawan senior yang akrab disapa Bang Teguh sekitar pukul 14.30 WIB tersebut disambut langsung oleh pengurus DPW PKB Jakarta desk Pilkada DKI Jakarta. Seperti Achmad Muslim dan Heryandi Lim.

Sementara Bang Teguh didampingi Koordinator Teguh 24 Jam, Abdullah Rasyid, mantan Juru Bicara Presiden era Gus Dur, Adhie Massardi serta sejumlah pendukung dan simpatisannya.

Soal pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kelas bawah ini, Bang Teguh mengingatkan publik bagaimana pertarungan dua calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Hillary Clinton dan Barack Obama pada tahun 2008 lalu.

Master jebolan University of Hawaii at Manoa (UHM), AS, ini menjelaskan Hillary dan Obama memiliki pandangan berbeda tentang peran negara dalam menopang perekonomian nasional. Hillary mewarisi sikap politik suaminya, Bill Clinton, yang menilai bahwa pemerintah hanya berperan sebagai penyedia regulasi dan mengawasi pertarungan bebas antara pelaku ekonomi.

Obama menganggap model "small G" memberikan kesempatan bagi aktor ekonomi besar untuk menindas masyarakat yang merupakan aktor ekonomi lemah. Sebagai antitesa dari "small G" ini, Obama menggagas model pemerintahan "big government" atau "big G" dimana pemerintah berperan memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat sebagai pelaku ekonomi kecil dan lemah.

"Kalau semua pelaku ekonomi, baik individu maupun korporasi atas nama persaingan bebas dibiarkan bertarung, maka bisa dipastikan bahwa yang akan memenangkan pertarungan itu adalah kelompok yang memiliki kemampuan lebih besar. Pada titik inilah pemerintah perlu memberikan perhatian ekstra bagi masyarakat kecil," sambungnya. [hta/rmol]